Definisi Pengangguran

Definisi Pengangguran :
Menurut Ida Bagoes Mantra, pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Konsep ini sering diartikan sebagai keadaan pengangguran terbuka.
Menurut Dumairy Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan (masih atau sedang) mencari pekerjaan.
Masalah yang sering dihadapi adalah masalah setengah menganggur atau pengangguran tidak kentara, yang pengertiannya adalah sebagai berikut :
1. Setengah menganggur
Keadaan setengah menganggur (underemployment) terletak antara full employment dan sama sekali menganggur. Pengertian yang digunakan ILO, Underemployment yaitu perbedaan antara
jumlah pekerjaan yang betul dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya dengan jumlah pekerjaan yang secara normal mampu dan ingin dikerjakannya.
Konsep ini dibagi dalam :
a. Setengah menganggur yang kentara
Setengah menganggur yang kentara (visible underemployment) adalah jika seseorang bekerja tidak tetap (part time) di luar keinginannya sendiri, atau bekerja dalam waktu yang lebih pendek dari biasanya.
b. Setengah menganggur yang tidak kentara
Setengah menganggur yang tidak kentara (invisible underemployment) adalah jika seseorang bekerja secara penuh (full time) tetapi pekerjannya itu dianggap tidak mencukupi karena pendapatannya terlalu rendah atau pekerjaan tersebut tidak memungkinkan ia untuk mengembangkan seluruh keahliannya.
2. Pengangguran tidak kentara
Pengangguran tidak kentara (disguised unemployment), dalam angkatan kerja mereka dimasukkan dalam kegiatan bekerja, tetapi sebetulnya mereka menganggur jika dilihat dari segi produktivitasnya. Jadi di sini mereka sebenarnya tidak mempunyai produktivitas dalam pekerjaannya. Misalnya mereka terdiri dari 4 orang yang bersama-sama bekerja dalam jenis pekerjaan yang sesungguhnya dapat dikerjakan oleh 3 orang sehingga 1 orang merupakan ‘disguised unemployment’.
3. Pengangguran friksional
Pengangguran friksional yaitu pengangguran yang terjadi akibat pindahnya seseorang dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain, dan akibatnya harus mempunyai waktu tenggang dan berstatus sebagai penganggur sebelum mendapatkan pekerjaan yang lain tersebut.

Menurut Lincolin Arsyad (1999: 35), untuk memperoleh pengertian sepenuhnya tentang arti penting dari masalah ketenagakerjaan (employment) di perkotaan, kita harus memperhitungkan pula maslah pertambahan pengangguran terbuka yang jumlahnya lebih besar yaitu mereka yang kegiatannya aktif bekerja tetapi secara ekonomis sebenarnya mereka tidak bekerja secara penuh (underutilized). Untuk mengelompokkan masing-masing pengangguran, menurut Edgar O. Edward (tahun 1974 ) buku Ekonomi Pembangunan (Lincolin Arsyad, 1999: 35) perlu diperhatikan dimensi-dimensi:

1. Waktu (banyak di antara mereka yang bekerja lebih lama, misalnya jam kerjanya per hari, per minggu, atau per tahun).
2. Produktivitas (kurangnya produktivitas seringkali disebabkan oleh kurangnya sumber daya-sumber daya komplementer Untuk melakukan pekerjaan).
3. Intensitas pekerjaan (yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan)

Bentuk pengangguran :
Menurut Edgar O. Edward (tahun 1974 ) Pengangguran dibagi kedalam 5 Bentuk :
1. Pengangguran terbuka : baik sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan).
2. Setengah menganggur (underemployment): yaitu mereka yang bekerja lamanya (hari, minggu, musiman) kurang dari yang mereka biasa kerjakan.
3. Tampaknya bekerja tetapi tidak bekerja secara penuh: yaitu mereka yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka dan setengah pengangguran, termasuk di sini adalah:
a. Pengangguran tak kentara (disguised unemployment) Misalnya para petani yang bekerja di lading selama sehari penuh, apdahal pekerjaan itu sebenarnya tidak memerlukan waktu selama sehari penuh.
b. Pengangguran tersembunyi (hidden unemployment) Misalnya oaring yang bekerja tidak Sesuai dengan tingkat atau jenis pendidikannya.
c. Pensiun lebih awal
Fenomena ini merupakan kenyataan yang terus berkembang di kalngan pegawai pemerintah. Di beberapa negara, usia pensiun dipermuda sebagai alat menciptakan peluang bagi yang muda untuk menduduki jabatan di atasnya.
4. Tenaga kerja yang lemah (impaired): yaitu mereka yang mungkin bekerja full time, tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakitan.
5. Tenaga kerja yang tidak produktif : yaitu mereka yang mampu untuk bekerja secara produktif tetapi karena sumber daya-sumber daya penolong kurang memadai maka mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu dengan baik.

Definisi dan Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan Agregat

Kemiskinan agregat menunjukkan proporsi dan jumlah penduduk miskin yang hidup dibawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan agregat atau yang sering disebut angka kemiskinan makro digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan suatu bangsa.

Perhitungan kemiskinan yang digunakan adalah pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dalam implementasinya dihitunglah garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan makanan dan bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata‐rata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin.

Angka jumlah penduduk miskin seperti yang dijelaskan di atas, disebut juga sebagai Poverty Headcount Index atau P0. Jumlah penduduk yang memiliki tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan ini sering juga disebut sebagai Poverty Incidence. Mengapa digunakan konsumsi dalam menghitung jumlah penduduk miskin? Setidaknya ada 3 (tiga) alasan utama: Pertama, dalam pelaksanaan survei, terutama bagi masyarakat miskin yang mempunyai pendapatan tidak tetap, lebih mudah menanyakan jenis barang (termasuk makanan) dan jasa yang telah dikonsumsi atau dibelanjakannya.  Kedua, dengan diketahuinya jenis makanan yang dikonsumsi maka akan menjadi jauh lebih mudah untuk mengkonversinya menjadi tingkat kalori yang dikonsumsi. Informasi mengenai tingkat kalori yang dikonsumsi menjadi penting karena tingkat kemiskinan dihubungkan dengan seberapa besar kalori yang dikonsumsi. Untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan ditetapkan 2100 kilo kalori per orang perhari sebagai batas kemiskinan. Ketiga, dalam kenyataannya, terutama bagi penduduk miskin yang tidak mempunyai tabungan, dalam jangka menengah tingkat pendapatan akan sama dengan tingkat konsumsi (belanja).

Rumah Tangga Sasaran

Data kemiskinan agregat hanya menggambarkan persentase dan jumlah penduduk miskin. Walaupun sangat berguna untuk mengetahui kemajuan pembangunan suatu bangsa, namun tidak dapat digunakan sebagai penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program  Bantuan Pendidikan membutuhkan informasi tentang siapa dan dimana penduduk miskin itu berada (by name dan by address).

Penyaluran program penanggulangan kemiskinan memerlukan nama dan alamat rumah tangga sasaran. Data rumah tangga sasaran (RTS) ini sering disebut data kemiskinan mikro. Pengumpulan datanya harus dilakukan secara sensus. Pengumpulan data rumah tangga sasaran didasarkan pada ciri‐ciri rumah tangga miskin yang diperoleh dari survei kemiskinan agregat.

Tabel 1. Ciri-ciri Rumah Tangga Sasaran (RTS)

No	Variabel	Kriteria
1	Luas lantai per anggota rumah tangga/keluarga	< 8m²
2	Jenis lantai rumah	Tanah/papan/kualitas rendah
3	Jenis dinding rumah	Bambu, papan kualitas rendah
4	Fasilitas tempat buang air besar (jamban)	Tidak punya
5	Sumber air minum	Bukan air bersih
6	Penerangan yang digunakan	Bukan listrik
7	Bahan bakar yang digunakan	Kayu/arang
8	Frekuensi makan dalam sehari	Kurang dari 2 kali sehari
9	Kemampuan membeli daging/ayam/susu dalam seminggu	Tidak
10	Kemampuan membeli pakaian baru bagi setiap ART	Tidak
11	Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik	Tidak
12	Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga	Petani gurem, nelayan, pekebun
13	Pendidikan kepala rumah tangga	Blm pernah sekolah/Tdk tamat SD
14	Kepemilikan aset/barang berharga minimal Rp. 500.000,-	Tidak ada

Sumber : BPS, 2010

Pengumpulan data RTS ini telah dilakukan BPS sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Oktober 2005 dan September 2008. Daftar RTS yang dihasilkan bukan hanya data rumah tangga (RT) miskin, tetapi juga mencakup daftar RT hampir miskin (near poor).

Jumlah anggota RTS yang tergolong miskin, jumlahnya konsisten dengan jumlah penduduk miskin secara agregat. Jadi, sebetulnya tidak ada dua angka kemiskinan. Jumlah anggota RTS dalam pelaksanaan program Bantuan Tunai Langsung (BLT) lebih besar dari jumlah penduduk miskin secara agregat, dikarenakan jumlah tersebut juga memasukkan RTS hampir miskin.

BPS akan melakukan pengumpulan data RTS kembali pada tahun 2011. Pengumpulan data tersebut menggunakan metodologi yang telah disempurnakan. Dengan dikumpulkannya data RTS pada tahun 2011, diharapkan seluruh program penanggulangan kemiskinan bersasaran (targeted program) menggunakan data RTS tersebut (Unified Database).

Tabel 2. Jumlah RTS Menurut Provinsi dan Kategori Kemiskinan Berdasar PPLS 2008

Provinsi	Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Total
Nanggroe Aceh Darussalam	83,254	219,528	226,970	529,752
Sumatera Utara	146,674	301,223	390,466	838,363
Sumatera Barat	46,001	97,469	113,968	257,438
R i a u	37,356	95,703	120,691	253,750
J a m b i	23,395	48,804	60,938	133,137
Sumatera Selatan	107,132	244,589	245,221	596,942
Bengkulu	24,268	55,968	40,366	120,602
Lampung	116,838	333,194	289,962	739,994
Bangka Belitung	4,887	8,093	15,428	28,408
Kepulauan Riau	14,145	20,809	39,647	74,601
SUMATERA	603,950	1,425,380	1,543,657	3,572,987
DKI Jakarta	28,909	51,063	100,688	180,660
Jawa Barat	484,683	1,008,786	1,347,065	2,840,534
Jawa Tengah	467,726	1,147,239	1,273,396	2,888,361
DI Yogyakarta	34,937	89,868	76,823	201,628
Jawa Timur	493,004	1,256,122	1,330,696	3,079,822
Banten	100,701	208,337	320,280	629,318
JAWA	1,609,960	3,761,415	4,448,948	9,820,323
B a l i	12,176	45,222	77,406	134,804
Nusa Tenggara Barat	96,444	255,728	207,108	559,280
Nusa Tenggara Timur	113,321	223,159	217,290	553,770
BALI DAN NUSA TENGGARA	221,941	524,109	501,804	1,247,854
Kalimantan Barat	58,709	104,551	183,415	346,675
Kalimantan Tengah	24,978	39,073	74,290	138,341
Kalimantan Selatan	30,481	56,134	82,804	169,419
Kalimantan Timur	28,156	73,511	87,330	188,997
KALIMANTAN	142,324	273,269	427,839	843,432
Sulawesi Utara	19,877	49,379	46,539	115,795
Sulawesi Tengah	28,192	64,502	66,432	159,126
Sulawesi Selatan	88,781	213,380	211,959	514,120
Sulawesi Tenggara	45,473	104,625	103,059	253,157
Gorontalo	16,524	31,419	22,574	70,517
Sulawesi Bais kemrat	27,064	30,373	33,136	90,573
SULAWESI	225,911	493,678	483,699	1,203,288
Maluku	33,450	72,618	38,268	144,336
Maluku Utara	11,592	21,921	22,747	56,260
Irian Jaya Barat	29,255	48,433	34,405	112,093
Papua	112,387	208,351	166,696	487,434
MALUKU DAN PAPUA	186,684	351,323	262,116	800,123
Indonesia	2,990,770	6,829,174	7,668,063	17,488,007

Ukuran Kemiskinan lain

Ukuran kemiskinan lain yang sering digunakan adalah Poverty Gap Index atau P1. Indeks ini menggambarkan selisih (dalam persen terhadap garis kemiskinan) rata-rata antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Jumlah seluruh populasi digunakan untuk menghitung rata-rata dengan menganggap selisih sama dengan 0 (nol) bagi penduduk yang berada di atas garis kemiskinan. Indeks ini menggambarkan kedalaman kemiskinan (the depth of poverty). Perkembangan angka indeks P1 dari waktu ke waktu yang semakin kecil menunjukkan terjadinya perbaikan.

Ukuran kemiskinan lain adalah Poverty Severity Index atau P2. Indeks Keparahan Kemiskinan ini adalah jumlah dari kuadrat  selisih (dalam persen terhadap garis kemiskinan) rata-rata antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Jumlah seluruh populasi digunakan untuk menghitung rata-rata dengan menganggap selisih sama dengan 0 (nol) bagi penduduk yang berada di atas garis kemiskinan. Dengan melakukan pengkuadratan, indeks ini memberi bobot yang lebih besar bagi penduduk miskin yang memiliki pengeluaran jauh di bawah garis kemiskinan. Serupa dengan P1, Perkembangan angka indeks P2 dari waktu ke waktu yang semakin kecil menunjukkan terjadinya perbaikan.

Baik menggunakan P1 maupun menggunakan P2, menunjukan adanya perbaikan dari waktu ke waktu, seperti terlihat pada gambar 2.

Gambar 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Ukuran kemiskinan lain yang sering digunakan adalah menggunakan batas kemiskinan 1 (satu) US$ dan 2 (dua) US$ per kapita per hari. Batas kemiskinan menggunakan US$ ini sering disalah artikan dengan menggunakan nilai tukar biasa (exchange rate) untuk mendapatkan garis kemiskinan. Sehingga kalau nilai tukar adalah Rp. 8.500 per satu dolar, maka garis kemiskinan 1 (satu) US$ per kapita per hari, menjadi Rp. 255.000 per kapita per bulan. Bila perhitungan ini benar maka menjadi lebih tinggi dari garis kemiskinan nasional yang sebesar Rp. 233.740 per kapita per bulan, kenyataannya tidak begitu. Nilai tukar yang digunakan dalam perhitungan garis kemiskinan 1 (satu) US$ dan 2 (dua) US$ adalah nilai tukar dolar PPP (Purchasing Power Parity). Nilai tukar PPP menunjukkan daya beli mata uang di suatu negara, dalam hal ini US$, untuk membeli barang dan jasa yang “sama” di negara lain. Ilustrasi sederhana adalah sebagai berikuti, bila seseorang di Indonesia  membeli beras seharga Rp. 5000 per liter, sementara di Amerika satu liter beras dengan kualitas yang sama harganya  adalah 1 (satu) US$, dengan nilai tukar biasa artinya Rp. 8.500, dengan pengertian nilai tukar PPP, maka orang di Indonesia yang membeli beras tadi dianggap telah membelanjakan 1  (satu) US$, walaupun pada kenyataannya dia hanya mengeluarkan Rp. 5000. Dalam realitanya tidak sesederhana ilustrasi di atas, barang dan jasa yang  tersedia tidak hanya beras melainkan ratusan barang dan jasa lainnya.

Dengan menggunakan US$ PPP tadi, maka garis kemiskinan nasional pada saat ini adalah sekitar 1,25 US$ PPP per kapita per hari. Dengan demikian garis kemiskinan nasional yang digunakan selama ini lebih tinggi dari batas 1 (satu) US$ PPP. Tidak heran, bila kita menggunakan ukuran  garis kemiskinan 1 (satu) US$ per kapita per hari, justru jumlah orang miskin di Indonesia hanya sekitar 10,01  % pada tahun 2009 lebih sedikit dengan jumlah orang miskin yang dikeluarkan oleh BPS yaitu 14,15 % pada tahun 2009. Untuk kepentingan tujuan Milleninium Development Goals (MDGs), digunakan ukuran kemiskinan 1 US$ per kapita per hari. Sasaran MDGs untuk tingkat kemiskinan Indonesia adalah 10,3% pada tahun 2015. Dengan ukuran ini Indonesia telah mencapai sasaran MDGs pada tahun 2009, jauh sebelum tahun 2015.

Dengan menggunakan ukuran kemiskinan 2 (dua) US$ PPP per kapita per hari, jumlah orang miskin di Indonesia menjadi sekitar 50 %. Ukuran kemiskinan 2 (dua) US$ PPP per kapita per hari biasanya digunakan untuk negara yang kondisi ekonominya jauh lebih baik. Untuk negara bekembang ukuran 2 US$ per kapita per hari dianggap terlalu tinggi. Namun demikian, jika perkembangan tingkat kemiskinan menggunakan ukuran yang konsisten, maka baik dengan menggunakan 1 US$ per kapita per hari, maupun dengan 2 US$ per kapita per hari, maupun dengan menggunakan ukuran garis kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus menurun setiap tahunnya.

Walaupun tingkat kemiskinan cenderung menurun dari tahun ke tahun, namun jumlah absolutnya masih sangat besar. Pada tahun 2011, tingkat kemiskinan nasional adalah 12,49 % atau 30 juta orang. Jumlah ini lebih banyak dari pada jumlah penduduk Malaysia (28,2 juta orang). Hal ini merupakan tantangan dan pekerjaan rumah yang sangat besar bagi semua pihak.

Baik menggunakan ukuran 1 US$ per kapita per hari maupun menggunakan 2 US$ per kapita per hari, menunjukan adanya perbaikan dari waktu ke waktu, seperti terlihat pada gambar 3.

Gambar 3. Proporsi Penduduk dengan Tingkat Pendapatan Di Bawah 1 US$  PPP/Kapita/Hari, 2 US$ PPP/Kapita/Hari, Garis Kemiskinan Nasional

Akhir 2011, Pendapatan Per Kapita US$ 3.600

23 Votes

Akhir 2011, Pendapatan Per Kapita US$ 3.600
Oleh Kunradus Aliandu
dan Wahyu Sudoyo

Investor daily

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan pendapatan per kapita Indonesia akhir tahun ini mencapai US$ 3.500-3.600, lebih tinggi dari tahun lalu US$ 3.005. Perkiraan itu didasarkan pada kinerjapertumbuhan ekonomi yang konsisten saat ini. Pada triwulan II-2011,pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 2,9% dibandingkan triwulan sebelumnya, sedangkan dibandingkan triwulan sama 2010 tumbuh 6,5%. Menurut Kepala BPS Rusman Heriawan, secara kumulatif, produk domestik bruto (PDB) nominal semester I-2011 mencapai Rp 3.549 triliun,lebih tinggi dari semester I-2010 senilai Rp 3.084 triliun atau dibanding semester II-2010 sebesar Rp 3.339 triliun.“Kalau perkembangan pada semester II tahun ini kira-kira sama dengan semester II tahun lalu, total PDB tahun ini bisa mencapai Rp 7.400 triliun,” kata Rusman di Jakarta, Jumat (5/8).Dia menjelaskan, dengan perkiraan PDB nominal 2011 sebesar Rp 7.400 triliun atau setara pertumbuhan ekonomi 6,7% dan memperhitungkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 241 juta jiwa dengan rata-rata kurs Rp 8.600 per dolar AS,
pendapatan per kapita Indonesia hingga akhir tahun ini mencapai US$ 3.500-US$ 3.600. “Angka itulebih tinggi dari tahun lalu US$ 3.004,9,” ujar Rusman. Pemerintah Optimistis Secara terpisah, Menko Perekonomian Hatta Rajasa optimistis pertumbuhanekonomi tahun ini minimal mencapai 6,5%. “Dengan pertumbuhan yang stabil sejak awal tahun dan pencapaian pertumbuhan kuartal II sebesar 6,5%, saya yakin  perekonomian nasional tahun ini setidaknya mencapai 6,5%, atau di atas target APBN sebesar 6,4%,” tutur Hatta.

Dia mengungkapkan, saat ini terjadi sedikit guncangan di pasar modal global. Di sisi lain, sejumlah negara mengalami penurunan pertumbuhan selama kuartal II. Contohnya Tiongkok dan Singapura yang ekonominya tumbuh pesat pada kuartal I, tapi pada kuartal II turun tajam. “Tapi Indonesia tetap mengalami pertumbuhan stabil. Konsumsi masyarakat tetap terjaga,inflasi juga cukup baik,” ujarnya.Hatta juga optimistis nilai ekspor bisa menembus US$ 200 miliar tahun ini. Reali sasi nilai ekspor yang melebihi impor menunjukkan surplus pada neraca perdagangan yang  tetap Akhir 2011, Pendapatan Per Kapita US$ 3.600 “Ekspor kita jauh lebih tinggi pertumbuhannya dibanding impor,” tutur dia. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menurut Hatta Rajasa, pemerintah harus mampu mengatasi tiga titik hambatan. Pertama, memperbaiki perencanaan proyek yang terkait belanja modal dan infrastruktur.
Kedua, memperbaiki proses pelelangan. Ketiga, memperbaiki proses penyelesaian atau pembayaran. “Ini sebetulnya sudah diatur Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah. Tapi, menurut saya, Perpres ini harus terus dievaluasi. Kalau menghambat, tentu harus diubah. Pengadaan barang dan jasa pemerintah harus simpel, cepat, transparan, dan akuntabel, bukan njelimet, berbelit-belit, malah memperlambat. Itu repot,” tandas Hatta. Minim Tenaga Kerja Menanggapi hal itu, ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI) Latief Adam mengungkapkan,   laju pertumbuhan ekonomi masih didominasi sektor non-tradeable yang terbilang minim menyerap tenaga kerja. “Kontribusi sektor pengolahan dan pertanian masih 39%. Padahal, idealnya, kedua sektor tersebut harus dominan untuk dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ujarnya. Menurut Latief, seharusnya pertumbuhan ekonomi disokong sektor-sektor yang tradeable, seperti pertanian, industri, dan pertambangan. Pasalnya, ketiga sektor tersebut paling besar menyerap tenaga kerja. Dia menambahkan, dengan pencapaianpertumbuhan ekonomi semester I-2011 sebesar 6,5% dibanding semester I tahun silam, Indonesia sepanjang tahun ini mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 6,7%. Namun, untuk dapat mencapainya, pemerintah harus mampu mengendalikan inflasi.“Pertumbuhan ekonomi sebagian besar didorong konsumsi masyarakat. Jika inflasi tinggi, daya beli masyarakat menurun dan konsumsi masyarakat akan berkurang. Ini tentu berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” papardia.

Selain disokong tingkat konsumsi  yang tinggi, menurut Latief, tren investasi diperkirakanakan semakin meningkat pada kuartal III. .Demikian pula belanja pemerintah. “Yang akan menjadi hambatan justru ekspor, karena beberapa negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat dan Jepang menunjukkan penurunan performa,”ucap dia. Dia mengatakan, meskipun pada akhir tahun diprediksi terjadi perlambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bakal meningkat. “Eksposur kita dengan AS dan Eropa tidak setinggi Singapura atau negara Asean yang lain. Yang terpengaruh paling-paling ekspor,”ujarnya. Latief menambahkan, terpuruknya ekonomi AS dan Eropa justru akan mendatangkan keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Soalnya, para investor akan memilih negara tujuan lain untuk berinvestasi, salah satunya Indonesia. “Capital inflow akan semakin deras. Tinggal bagaimana caranya mentransmisikan capital inflow ke sektor riil,” katanya. Konsumsi Rumah Tangga Kepala BPS Rusman Heriawan mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2011 mencapai 2,9% dibandingkan triwulan sebelumnya (quarter to quarter/q-to-q).Sedangkan dibandingkan triwulan yang sama 2010 (year on year/yoy) tumbuh 6,5%. Konsumsi rumahtangga memberikan kontribusi paling besar. Sebaliknya, belanja pemerintah berkontribusi paling rendah. Secara spasial, menurut dia, struktur perekonomian Indonesia pada triwulan II-2011 masih didominasi kelompok provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,7%, diikuti Sumatera 23,5%, Kalimantan 9,5%, Sulawesi 4,7%, dan sisanya 4,6%
dikontribusi pulau-pulau lainnya. Rusman mengatakan, besaran PDB atas dasar harga berlaku pada triwulan II-2011 mencapai Rp 1.811,1 triliun. Adapun PDB atas dasar harga konstan 2000 pada triwulan yang sama sebesar Rp 611,1 triliun. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi (q-to-q) adalah perdagangan, hotel, dan restoran 4,8%, konstruksi 4,2%, serta sektor
listrik, gas, dan air bersih 4%.Secara tahunan (yoy), kata dia, sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh 10,7%, sektor perdagangan, hotel, dan restoran 9,6%, dan sektor konstruksi 7,4%. Struktur PDB triwulan
II-2011 masih didominasi sektor industri pengolahan, sektor pertanian, serta sektor perdagangan, hotel, dan
restoran dengan kontribusi masingmasing 24,3%, 15,4%, dan 13,9%. Rusman menjelaskan, pertumbuhan
PDB triwulan II-2011 dibandingkan triwulan I-2011 (q-to-q) yang mencapai 2,9% ditopang kenaikan pengeluaran
konsumsi rumah tangga sebesar 1,3%. Sedangkan pengeluaran konsumsi pemerintah naik 26%, pembentukan
modal tetap bruto (PMTB) naik 3,9%, ekspor barang dan jasa tumbuh
7,4%, serta impor barang dan jasa meningkat 6%.
Dia menambahkan, pertumbuhan ekonomi triwulan II-2011 yang mencapai 6,5% dibandingkan triwulan II-
2010 (yoy) didukung pengeluaran konsumsi rumahtangga yang meningkat 4,6%. Pendukung lainnya adalah pengeluaran
konsumsi pemerintah 4,5%, PMTB 9,2%, ekspor barang dan jasa 17,4%, serta impor barang dan jasa 16%.
Adapun pertumbuhan ekonomi semester I-2011 terhadap semester I- 2010 yang mencapai 6,5% didukung peningkatan
konsumsi rumahtangga 4,5%, konsumsi pemerintah 3,7%, PMTB 8,3%, serta ekspor dan impor
masing-masing 14,9% dan 15,8%. Rusman mengemukakan, struktur PDB penggunaan triwulan II-2011 didominasi
komponen pengeluaran rumahtangga sebesar 54,3%. Komponen PMTB dan pengeluaran konsumsi
pemerintah memberikan kontribusi masing-masing 31,6% dan 8,3%. Sedangkanekspor neto berkontribusi 1,9%

Pendapatan Per Kapita Negara di Dunia Menurut World Bank

Posted on 23 Desember 2010 by guss!

(Tulisan ini terakhir diupdate : 4 Agustus 2011)

World Bank mengeluarkan data GNI per kapita (pendapatan per kapita) negara-negara di dunia. Dari data dapat dilihat perkembangan PCI dari tahun-ke tahun. Berikut disajikan data pendapatan per kapita negara di dunia yang diambil dari laman World Bank. Data ini menyajikan perkembangan pendapatan per kapita (PCI) negara-negara di dunia dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Data diambil dari laman World Bank pada 4 Agustus 2011

20 besar negara dengan GNI per kapita tertinggi ( tahun 2010) adalah :

Nama Negara	2006	2007	2008	2009	2010
Norway	68,360	76,190	84,850	84,590	85,380
Luxembourg	67,760	78,470	82,210	76,880	79,510
Switzerland	58,300	57,020	56,780	65,380	70,350
Denmark	52,250	54,700	58,620	58,300	58,980
Sweden	45,680	48,900	52,420	48,570	49,930
Netherlands	43,390	46,310	49,000	48,380	49,720
Finland	41,100	44,160	48,110	46,680	47,170
United States	46,240	46,840	47,660	46,330	47,140
Austria	39,260	42,180	46,250	46,420	46,710
Belgium	38,780	41,350	45,090	45,290	45,420
Germany	37,400	39,450	42,680	42,430	43,330
France	36,740	38,960	42,080	42,610	42,390
Japan	38,590	37,760	38,000	37,520	42,150
Ireland	45,570	48,590	49,940	44,540	40,990
Singapore	31,800	34,980	36,050	36,880	40,920
United Kingdom	41,060	44,050	45,600	41,060	38,540
Italy	32,190	33,600	35,360	35,120	35,090
Iceland	52,400	58,430	46,950	39,650	33,870
Hong Kong SAR, China	29,520	31,220	32,950	31,410	32,900
Spain	27,470	29,390	31,810	32,030	31,650

10 besar negara dengan GNI per kapita terendah (tahun 2010) adalah :

Nama Negara	2006	2007	2008	2009	2010
Burundi	110	120	140	150	160
Congo, Dem. Rep.	130	140	150	160	180
Liberia	120	150	170	190	190
Malawi	230	250	280	310	330
Eritrea	260	260	250	300	340
Sierra Leone	250	280	320	340	340
Niger	270	290	330	340	360
Guinea	310	320	340	370	380
Ethiopia	190	220	280	340	380
Mozambique	310	340	380	440	440

Berikut ini daftar selengkapnya GNI per kapita tahun 2006 sampai dengan 2010 dalam US$ menurut Bank Dunia, yang diurutkan berdasar abjad nama negara :

Nama Negara	2006	2007	2008	2009	2010
Afghanistan	300	340	330
Albania	2,990	3,350	3,860	4,010	4,000
Algeria	3,120	3,630	4,260	4,420	4,460
American Samoa
Andorra	35,620	36,980	41,130
Angola	1,910	2,650	3,430	3,890	3,960
Antigua and Barbuda	11,390	12,610	13,030	11,760	10,610
Argentina	5,160	6,030	7,160	7,540	8,450
Armenia	1,920	2,580	3,340	3,040	3,090
Aruba
Australia	34,300	37,140	41,890	43,740
Austria	39,260	42,180	46,250	46,420	46,710
Azerbaijan	1,890	2,710	3,830	4,840	5,180
Bahamas, The	19,970	20,670	21,400	20,410
Bahrain	19,660	22,750	25,420
Bangladesh	450	470	520	580	640
Barbados	11,480	11,800	12,380	13,500
Belarus	3,490	4,350	5,550	5,680	6,030
Belgium	38,780	41,350	45,090	45,290	45,420
Belize	3,650	3,560	3,740	3,800	3,740
Benin	570	610	700	750	750
Bermuda
Bhutan	1,360	1,660	1,780	1,880	1,920
Bolivia	1,110	1,230	1,480	1,630	1,790
Bosnia and Herzegovina	3,330	3,790	4,530	4,750	4,790
Botswana	5,710	6,060	6,570	6,400	6,890
Brazil	4,800	6,110	7,480	8,090	9,390
Brunei Darussalam	27,050	30,130	33,030	31,180
Bulgaria	4,080	4,530	5,700	6,080	6,240
Burkina Faso	420	430	480	510	550
Burundi	110	120	140	150	160
Cambodia	520	590	660	690	760
Cameroon	970	1,040	1,140	1,190	1,160
Canada	36,830	40,270	43,430	41,950
Cape Verde	2,310	2,550	2,840	3,070	3,160
Cayman Islands
Central African Republic	350	380	410	440	460
Chad	450	490	540	600	600
Chile	6,870	8,140	9,490	9,300	9,940
China	2,050	2,490	3,050	3,650	4,260
Colombia	3,440	4,060	4,640	5,050	5,510
Comoros	670	690	750	810	820
Congo, Dem. Rep.	130	140	150	160	180
Congo, Rep.	1,270	1,470	1,980	2,080	2,310
Costa Rica	5,040	5,530	6,060	6,260	6,580
Cote d’Ivoire	840	880	980	1,060	1,070
Croatia	10,850	12,180	13,720	13,800	13,760
Cuba	4,550	5,020	5,550
Curacao
Cyprus	22,880	24,130	27,460	30,460
Czech Republic	12,890	14,380	17,140	17,400	17,870
Denmark	52,250	54,700	58,620	58,300	58,980
Djibouti	1,050	1,110	1,210	1,280
Dominica	4,340	4,500	4,790	4,910	4,960
Dominican Republic	3,370	4,030	4,330	4,530	4,860
Ecuador	2,960	3,170	3,720	4,210	4,510
Egypt, Arab Rep.	1,290	1,500	1,800	2,110	2,340
El Salvador	2,970	3,200	3,460	3,370	3,360
Equatorial Guinea	6,870	9,710	14,480	16,440	14,680
Eritrea	260	260	250	300	340
Estonia	11,430	13,160	14,410	14,080	14,360
Ethiopia	190	220	280	340	380
Faeroe Islands
Fiji	3,600	3,800	4,070	3,830	3,610
Finland	41,100	44,160	48,110	46,680	47,170
France	36,740	38,960	42,080	42,610	42,390
French Polynesia
Gabon	5,490	6,480	7,520	7,640	7,760
Gambia, The	280	320	400	440	440
Georgia	1,680	2,090	2,460	2,540	2,690
Germany	37,400	39,450	42,680	42,430	43,330
Ghana	590	800	1,150	1,190	1,240
Greece	23,480	25,370	27,810	28,760	27,240
Greenland	30,830	34,060	30,010	26,150
Grenada	5,220	5,480	5,870	5,580	5,560
Guam
Guatemala	2,220	2,430	2,640	2,660	2,740
Guinea	310	320	340	370	380
Guinea-Bissau	390	410	460	510	540
Guyana	1,390	1,920	2,690	3,010	3,270
Haiti	410	550	610	660	650
Honduras	1,480	1,630	1,780	1,800	1,880
Hong Kong SAR, China	29,520	31,220	32,950	31,410	32,900
Hungary	10,830	11,500	13,010	13,080	12,990
Iceland	52,400	58,430	46,950	39,650	33,870
India	850	1,000	1,080	1,220	1,340
Indonesia	1,420	1,660	2,010	2,230	2,580
Iran, Islamic Rep.	2,960	3,540	4,120	4,530
Iraq	1,120	1,420	2,060	2,200	2,320
Ireland	45,570	48,590	49,940	44,540	40,990
Isle of Man	43,710	49,300
Israel	21,130	22,610	24,700	25,780	27,340
Italy	32,190	33,600	35,360	35,120	35,090
Jamaica	4,210	4,400	4,880	4,720	4,750
Japan	38,590	37,760	38,000	37,520	42,150
Jordan	2,750	3,100	3,660	3,970	4,350
Kazakhstan	3,860	4,970	6,140	6,840	7,440
Kenya	570	660	730	760	780
Kiribati	1,820	1,830	1,960	1,830	2,010
Korea, Dem. Rep.
Korea, Rep.	18,950	21,200	21,580	19,830	19,890
Kosovo	2,460	2,670	3,000	3,180	3,300
Kuwait	37,300	43,920
Kyrgyz Republic	500	620	770	870	880
Lao PDR	510	590	730	890	1,000
Latvia	8,120	10,100	12,020	12,390	11,620
Lebanon	5,670	6,200	6,990	7,710	9,020
Lesotho	950	980	1,080	1,110	1,080
Liberia	120	150	170	190	190
Libya	8,200	10,220	12,380	12,020
Liechtenstein	104,080	111,690	118,970	136,540
Lithuania	8,410	9,980	11,910	11,620	11,400
Luxembourg	67,760	78,470	82,210	76,880	79,510
Macao SAR, China	25,060	35,360	38,590	39,520
Macedonia, FYR	3,100	3,380	4,180	4,540	4,520
Madagascar	300	340	410	430	440
Malawi	230	250	280	310	330
Malaysia	5,720	6,420	7,270	7,340	7,900
Maldives	3,010	3,270	3,700	3,860	4,270
Mali	410	470	520	570	600
Malta	15,320	16,660	18,460	18,350
Marshall Islands	3,250	3,240	3,130	3,050	2,990
Mauritania	670	810	980	1,000	1,060
Mauritius	5,530	6,050	6,890	7,320	7,740
Mayotte
Mexico	8,740	9,430	10,050	9,050	9,330
Micronesia, Fed. Sts.	2,500	2,490	2,480	2,610	2,700
Moldova	1,030	1,160	1,500	1,570	1,810
Monaco	145,290	173,310	200,610	197,460
Mongolia	1,110	1,390	1,790	1,790	1,890
Montenegro	4,260	5,150	6,440	6,640	6,690
Morocco	2,120	2,230	2,520	2,760	2,850
Mozambique	310	340	380	440	440
Myanmar
Namibia	3,890	4,100	4,260	4,260	4,650
Nepal	320	350	400	440	490
Netherlands	43,390	46,310	49,000	48,380	49,720
New Caledonia
New Zealand	25,630	27,480	27,320	29,050
Nicaragua	930	990	1,040	1,040	1,080
Niger	270	290	330	340	360
Nigeria	830	960	1,170	1,190	1,180
Northern Mariana Islands
Norway	68,360	76,190	84,850	84,590	85,380
Oman	12,230	14,290	17,890
Pakistan	790	860	940	1,000	1,050
Palau	7,960	8,250	6,690	6,220	6,460
Panama	4,950	5,560	6,240	6,560	6,990
Papua New Guinea	720	940	1,090	1,180	1,300
Paraguay	1,400	1,650	2,130	2,250	2,940
Peru	2,920	3,340	4,010	4,240	4,710
Philippines	1,310	1,510	1,770	1,860	2,050
Poland	8,340	9,800	11,870	12,190	12,420
Portugal	18,650	19,920	21,520	21,830	21,860
Puerto Rico
Qatar
Romania	4,870	6,430	8,290	8,320	7,840
Russian Federation	5,820	7,590	9,630	9,290	9,910
Rwanda	310	360	440	490	540
Samoa	2,410	2,570	2,930	2,840	2,930
San Marino	43,530	46,570	50,670
Sao Tome and Principe	840	920	1,010	1,110	1,200
Saudi Arabia	14,270	15,570	17,710	17,200
Senegal	810	870	980	1,040	1,050
Serbia	3,800	4,450	5,520	5,930	5,820
Seychelles	10,740	11,860	10,680	9,340	9,490
Sierra Leone	250	280	320	340	340
Singapore	31,800	34,980	36,050	36,880	40,920
Sint Maarten (Dutch part)
Slovak Republic	12,470	14,260	16,590	16,120	16,220
Slovenia	19,580	21,510	24,210	23,780	23,860
Solomon Islands	960	1,020	1,050	960	1,030
Somalia
South Africa	5,480	5,770	5,860	5,730	6,100
Spain	27,470	29,390	31,810	32,030	31,650
Sri Lanka	1,350	1,540	1,780	1,990	2,290
St. Kitts and Nevis	9,380	9,800	11,210	9,770	9,980
St. Lucia	5,360	5,390	5,430	5,130	4,970
St. Martin (French part)
St. Vincent and the Grenadines	4,440	4,930	5,140	5,120	4,850
Sudan	760	930	1,140	1,230	1,270
Suriname	3,740	4,450	5,310	5,920
Swaziland	2,360	2,540	2,560	2,350	2,600
Sweden	45,680	48,900	52,420	48,570	49,930
Switzerland	58,300	57,020	56,780	65,380	70,350
Syrian Arab Republic	1,580	1,800	2,120	2,440	2,640
Tajikistan	390	460	600	720	780
Tanzania	390	410	460	500	530
Thailand	2,860	3,240	3,680	3,780	4,210
Timor-Leste	950	1,490	2,460	2,020	2,220
Togo	340	330	380	420	440
Tonga	2,730	2,910	3,270	3,350	3,380
Trinidad and Tobago	12,930	14,810	16,880	15,920	15,380
Tunisia	3,040	3,210	3,540	3,860	4,070
Turkey	7,150	8,090	8,890	8,700	9,500
Turkmenistan	1,850	2,210	2,760	3,180	3,700
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda	340	370	420	460	490
Ukraine	1,950	2,570	3,210	2,840	3,010
United Arab Emirates
United Kingdom	41,060	44,050	45,600	41,060	38,540
United States	46,240	46,840	47,660	46,330	47,140
Uruguay	5,440	6,510	8,020	8,970	10,590
Uzbekistan	600	730	890	1,090	1,280
Vanuatu	2,010	2,180	2,550	2,620	2,760
Venezuela, RB	6,090	7,500	9,160	10,070	11,590
Vietnam	690	780	910	1,000	1,100
Virgin Islands (U.S.)
West Bank and Gaza
Yemen, Rep.	770	850	960	1,060
Zambia	620	750	970	990	1,070
Zimbabwe	410	400	320	370	460

Keterangan :

• GNI per kapita (dahulu GNP per kapita) adalah pendapatan nasional bruto, dikonversi ke dolar AS dengan menggunakan metode Atlas Bank Dunia , dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
• GNI adalah jumlah dari nilai tambah oleh semua produsen di dalam negeri ditambah pajak produk (dikurangi subsidi ).
• Negara Indonesia tercinta masih berada dibawah US$ 5000…

Tahun 2012 Utang Indonesia di Luar Negeri Capai Rp 1.937 Triliun

Minggu, 05 Februari 2012 22:57 WIB

 LENSAINDONESIA.COM: Direktur MPI (Mitra Peduli Indonesia) mengungkapkan saatnya Indonesia mengoptimalkan pengembangan potensi sumberdaya lokal untuk mengantisipasi dampak krisis global yang saat in tengah melanda dunia Internasional, khususnya Eropa dan Amerika. Bahkan, jika terlambat, maka bukan tak mungkin krisis juga akan mendera tanah air.

Lebih lanjut Efri memaparkan, dengan jumlah hutang luar negeri Indonesia yang mencapai Rp 1.937 triliun, sebagaimana dilansir Seknas Fitra menggambarkan betapa rapuhnya pondasi keuangan negara.
Menurut Seknas Fitra Uchok Sky Khadafi, hutang luar negeri Indonesia pada tahun 2010 atau era Presiden SBY sebesar Rp 1.677 triliun. Pada tahun anggaran 2011 utang luar negeri Indonesia sebesar Rp 1.803 triliun dan pada tahun 2012 utang luar negeri Indonesia mencapai Rp 1.937 triliun.
Selain tingginya hutang luar negeri, dia juga prihatin dengan makin gencarnya impor yang tidak mampu dihadapi pengusaha lokal. Karena, masih tingginya biaya produksi dan lemahnya daya saing.
“Untuk itu, pemerintah perlu mencermati efektifitas penggunaan anggaran baik APBN maupun APBD. Prinsip-prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas perlu diimplementasikan. Sehingga, setiap rupiah yang dikeluarkan negara betul-betul bisa memberi kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk meningkatkan daya saing komoditi dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan komoditi internasional,” pungkas alumni Universitas Andalas ini. Releace

PERANG DUNIA II DAN PENGARUHNYA TERHADAP INDONESIA

Tentu kalian pernah mendengar kata Perang Dunia, bukan? Apakah yang kalian bayangkan ketika mendengar kata tersebut? Apakah seluruh penduduk saling bertempur dalam waktu yang bersamaan? Tentu sangat mengerikan, bukan? Yang dimaksud Perang Dunia bukan karena seluruh penduduk dunia bertempur, tetapi pengaruh atau akibat perang tersebut dirasakan oleh seluruh masyarakat di dunia, termasuk Indonesia. Pada awal PD II, Jepang berhasil merebut daerah jajahan Sekutu termasuk Indonesia. Akibatnya Indonesia dijajah oleh Jepang. Bagaimanakah kehidupan rakyat Indonesia saat dijajah Jepang? Apakah kehidupan rakyat lebih baik atau semakin menderita?

Pada akhir PD II Jepang mulai mengalami kekalahan dan memberi janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Apa tujuan Jepang tersebut? Bagaimana bangsa Indonesia menyikapinya? Agar lebih jelas pelajarilah materi berikut.

A. Perang Dunia II

1. Lahirnya Negara-negara Fasis

Situasi Eropa menjelang PD II tidak jauh berbeda dengan situasi menjelang PD I. Suasana diliputi ketegangan dan keinginan balas dendam, terutama negara-negara yang kalah perang. Mereka dirugikan oleh perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh blok Sekutu. Pada umumnya negara-negara yang terlibat perang mengalami kehancuran ekonomi. Untuk itu mereka berusaha bangkit dengan cara yang diktator dan mengembangkan paham ultranasionalisme. Dari paham ultranasionalisme tersebut lahir negara-negara fasis. Negara-negara fasis yang muncul yaitu Jerman, Italia, dan Jepang.

a. Fasisme di Jerman
Dalam PD I Jerman mengalami kekalahan dan penderitaan yang hebat. Namun, di bawah kepemimpinan Adolf Hittler Jerman mulai bangkit. Melalui Partai Nazi, Adolf Hittler membangun Jerman kembali. Jerman menganut paham Chauvinisme yaitu paham yang menganggap dirinya lebih unggul dari ras lainnya. Selain itu juga menganut totaliterisme yaitu paham yang melaksanakan prinsip bahwa
semua diutus oleh negara. Rakyat tidak memiliki kebebasan.
Berikut ini beberapa tindakan yang dilakukan Hittler untuk mewujudkan kejayaan Jerman.
1) Menolak isi Perjanjian Versailes.
2) Membangun angkatan perang yang kuat.
3) Mengobarkan semangat anti-Yahudi dengan membunuh dan mengusir orang-orang Yahudi.
4) Membangun hubungan kerja sama politik dan militer dengan Jepang dan Italia (Poros Roberto).
5) Membentuk polisi rahasia yang disebut Gestapo.

Seiring dengan perkembangan yang dialaminya, Jerman mulai berani melakukan politik ekspansi kembali. Jerman melaksanakan politik Lebensraum (ruang untuk hidup) yaitu gagasan perluasan wilayah melalui perang. Misalnya dengan menduduki Austria dan Cekoslovakia.

b . Fasisme di Italia
Kalian tentu masih ingat bukan mengapa Italia pindah ke blok Sekutu? Italia adalah salah satu negara pemenang dalam Perang Dunia I. Meskipun menang, Italian merasa kecewa sebab tuntutannya dalam Perjanjian Versailes tidak terpenuhi. Karena kekecewaannya tersebut, Italia mulai bangkit di bawah pimpinan Benito Mussolini . Italia berkembang menjadi negara fasis.
Berikut ini usaha-usaha Benito Mussolini untuk mengembangkan fasisme di Italia.
1) Mengobarkan semangat Italia Irredenta untuk mempersatukan seluruh bangsa Italia.
2) Memperkuat angkatan perang.
3) Menguasai seluruh Laut Tengah sebagai Mare Nostrum atau Laut Kita.
4) Menduduki Ethiopia dan Albania.

c . Fasisme di Jepang

Munculnya fasisme Jepang tidak dapat dipisahkan dari Restorasi Meiji. Berkat Restorasi Meiji, Jepang berkembang menjadi negara industri yang kuat. Majunya industri tersebut membawa Jepang menjadi negara imperialis. Jepang menjadi negara fasis dan menganut Hakko I Chiu. Fasisme di Jepang dipelopori oleh Perdana Menteri Tanaka, masa pemerintahan Kaisar Hirohito dan dikembangkan oleh Perdana Menteri Hideki Tojo. Untuk memperkuat kedudukannya sebagai negara fasis, Kaisar Hirohito melakukan beberapa hal berikut.
1) Mengagungkan semangat bushido.
2) Menyingkirkan tokoh-tokoh politik yang anti militer.
3) Melakukan perluasan wilayah ke negara-negara terdekat seperti Korea, Manchuria, dan Cina.
4) Memodernisasi angkatan perang.
5) Mengenalkan ajaran shinto Hakko I Chiu yaitu dunia sebagai satu keluarga yang dipimpin olehJepang.

Berkembangnya negara-negara fasis seperti Italia, Jerman, dan Jepang membuat situasi politik di kawasan Eropa semakin menghangat, dan diwarnai dengan ketegangan yang mendorong terjadinya Perang Dunia II.

2. Latar Belakang Perang Dunia II

Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya Perang Dunia II dapat digolongkan menjadi sebab umum dan sebab khusus.
a. Sebab Umum
Berikut ini sebab-sebab umum terjadinya Perang Dunia II.
1) Pertentangan antara paham liberalisme dan totaliterisme. Liberalisme memberikan kebebasan bagi warga negaranya sedangkan totaliterisme mengekang kebebasan warga negara.
2) Persekutuan mencari kawan.
3) Semangat untuk membalas dendam (revanche idea) karena kekalahan dalam PD I.
4) Perlombaan senjata antarnegara.
5) Pertentangan antarnegara imperialis untuk memperebutkan daerah jajahan.
6) Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mewujudkan perdamaian dunia.

b . Sebab Khusus ( casus bally bally)
Sebab khusus Perang Dunia II terjadi di dua kawasan yaitu kawasan Eropa dan kawasan Asia Pasifik. Berikut ini sebab-sebab khusus terjadinya Perang Dunia II.

1) Di kawasan Asia Pasifik, penyerbuan Jepang terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour tanggal 7 Desember 1941.
2) Di kawasan Eropa, serangan kilat (blitzkrieg) yang dilakukan Jerman atas Polandia pada tanggal 1 September 1939. Alasan penyerangan itu untuk merebut kembali kota Danzig (penduduknya bangsa Jerman). Dalam waktu singkat sebagian besar Polandia dikuasai Jerman.

Uni Soviet yang merasa keamanannya terancam, segera menyerbu Polandia dari arah Timur. Pada tanggal 3 September 1939 Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Dalam perkembangannya melibatkan banyak negara.

3. Jalannya Perang

Negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia II juga tidak jauh berbeda dengan Perang Dunia I. Perang Dunia II dapat dikatakan merupakan ajang balas dendam bagi negara-negara yang kalah dalam PD I. Negara-negara yang terlibat terbagi dalam blok Sentral dan blok Sekutu. Berikut ini negara-negara yang terlibat dalam PD II.
a. Blok Sentral yaitu Jerman, Italia, Jepang, Austria, Rumania, dan Finlandia.
b. Blok Sekutu yaitu Inggris, Prancis, Rusia, RRC, Amerika Serikat, Austria, dan Polandia.
Secara umum PD II dibagi dalam 3 tahapan berikut.
a. Tahapan pertama, blok Sentral melakukan ofensif dengan taktik serangan kilat.
b. Tahapan kedua, merupakan titik balik. Blok Sentral bersifat defensif (bertahan) sedangkan blok Sekutu lebih banyak melakukan serangan.
c. Tahapan ketiga, blok Sekutu mulai mencapai kemenangan.

Untuk memahami jalannya Perang Dunia II, simaklah penjelasan berikut. Lihat tabel 2.1.

Tabel 2.1 Pertempuran dalam Perang Dunia II

Pada awalnya Amerika Serikat bersikap netral. Akan tetapi setelah terjadi peristiwa Pearl Harbour tanggal 7 Desember 1941, AS menyatakan perang kepada Jepang. Sekutu membentuk komando gabungan yang dipimpin Jenderal Dwight Eisenhower. Pada tanggal 6 Juni 1944 terjadi pertempuran antara Sekutu dan Jerman di Normandia. Jerman dapat dipukul mundur. Sementara itu, wilayah Asia Pasifk membentuk pertempuran sendiri. Jepang berhasil menguasai Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Birma. Bahkan pada tanggal 27 Februari 1942 pertahanan Sukutu di Jawa dapat direbut Jepang. Peta kekuatan mengalami perubahan setelah terjadi pertempuran di Laut Karang. Pasukan Sekutu yang dipimpin Jenderal Douglas Mac Arthur dengan Laksamana Chester W. Nimit menyerbu Jepang sampai Pulau Okinawa.

4. Akhir Perang

Pada bulan Mei 1942, suatu serangan terhadap Australia terhenti dalam pertempuran di Laut Koral. Serangan serupa terhadap Hawai terhenti di Midway pada bulan Juni 1942. Pada bulan Agustus 1942 pasukan Amerika Serikat mendarat di Guadalkanal (Kepulauan Solomon) dan bulan Februari 1943 pihak Jepang telah dipukul mundur. Pada bulan Februari 1944 pasukan Amerika Serikat berhasil mengusir Jepang dari Kwayalein, di Kepulauan Marshall, dan Saipan di Kepulauan Mariana. Pada tanggal 6 Agustus 1945 Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Akhirnya Jepang menyerah dan menandatangai perjanjian di atas kapal USS Missouri tanggal 2 September 1945 di Teluk Tokyo.
Blok Sentral pada khirnya harus menyerah kepada Sekutu pada bulan Mei 1945. Berikut ini beberapa faktor penyebab kekalahan Blok Sentral terhadap Sekutu.
a. Blok Sentral tidak ditunjang oleh sumber-sumber kekayaan alam yang mencukupi kebutuhan perang.
b. Jumlah anggota kelompok Sekutu lebih banyak. Masuknya Rusia ke dalam blok Sekutu memperkuat blok tersebut.
c. Sekutu memiliki daerah jajahan yang dapat menunjang kebutuhan perang.
d. Blok Sekutu memiliki keunggulan teknologi persenjataan daripada Blok Sentral.

Berakhirnya Perang Dunia II juga ditandai dengan penandatanganan berbagai macam perjanjian. Berikut ini beberapa perjanjian yang mengakhiri PD II. Lihat tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perjanjian-Perjanjian yang Mengakhiri Perang Dunia II

4. Dampak atau Akibat Perang Dunia II

Perang Dunia II memberikan dampak yang luas dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut ini dampak PD II dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan kerohanian. Lihat tabel 2.3.

Tabel 2.3 Dampak Perang Dunia II

Tabel 2.3 Dampak Perang Dunia II

6. Pengaruh Perang Dunia II bagi Indonesia

Terjadinya PD II secara tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan politik dan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1942 Jepang berhasil mengalahkan Belanda, maka posisi Belanda Indonesia diambil alih oleh Jepang. Artinya Indonesia mulai dijajah oleh Jepang. Masa pendudukan Jepang berjalan sekitar 3,5 tahun. Berbagai kebijakan Jepang di Indonesia diarahkan untuk memperkuat kekuatan militer. Selain itu untuk ikut mendukung kemenangannya dalam menghadapi Sekutu. Perang Dunia II juga berpengaruh bagi Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Setelah Jepang kalah menyerah kepada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945, Indonesia dalam keadaan “vacuum of power” (kekosongan kekuasaan). Jepang sudah menyerah berarti tidak mempunyai hak memerintah Indonesia, sementara Sekutu, saat itu belum datang. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan.

B. Latar Belakang dan Proses Pendudukan Jepang (1942 - 1945)

Masa pendudukan Jepang merupakan periode yang penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia ditujukan untuk mewujudkan Persemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Untuk mewujudkan cita-cita itu, Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbour, Hawai. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 7 Desember 1941. Gerakan invasi militer Jepang cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Pada bulan Januari-Februari 1942, Jepang menduduki Filipina, Tarakan (Kalimantan Timur), Balikpapan, Pontianak, dan Samarinda. Pada bulan Februari 1942 Jepang berhasil menguasai Palembang. Untuk menghadapi Jepang, Sekutu membentuk Komando gabungan. Komando itu bernama ABDACOM (American British Dutch Australian Command). ABDACOM dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Wavell dan berpusat di Bandung. Pada tanggal 1 Maret 1942 Jepang berhasil mendarat di Jawa yaitu Teluk Banten, di Eretan (Jawa Barat), dan di Kragan (Jawa Timur). Pada tanggal 5 Maret 1942 kota Batavia jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang.

Upacara penyerahan kekuasaan dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dalam upacara tersebut Sekutu diwakili oleh Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh dan Jenderal Ter Poorten, sedang Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Dengan penyerahan itu secara otomatis Indonesia mulai dijajah oleh Jepang.

Kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia pada prinsipnya diprioritaskan pada dua hal, yaitu:
1. menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia, dan
2. memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.

Politik imperialisme Jepang di Indonesia berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Jepang melakukan eksploitasi sampai tingkat pedesaan. Dengan berbagai cara, Jepang menguras kekayaan alam dan tenaga rakyat melalui janji-janji maupun kekerasan.

C. Pemerintahan pada Zaman Pendudukan Jepang

Masa pendudukan Jepang berbeda dengan masa penjajahan Belanda. Pada penjajahan Belanda pemerintahan dipegang oleh pemerintahan sipil. Sedangkan masa Jepang dipimpin oleh militer. Dalam menjalankan pemerintahannya, Indonesia dibagi dalam tiga wilayah kekuasaan militer.

1. Wilayah I, meliputi Pulau Jawa dan Madura diperintah oleh Tentara keenambelas dengan pusatnya di Batavia (Jakarta).
2. Wilayah II meliputi daerah Pulau Sumatra, diperintah oleh tentara keduapuluh lima dengan pusatnya di Bukittinggi.
3. Wilayah III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Timor, Maluku diperintah oleh Armada Selatan Kedua dan berkedudukan di Makassar (Ujungpandang).

Berikut ini berbagai kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia.

1. Bidang Politik

Pada masa awal pendudukan, Jepang menyebarkan propaganda yang menarik. Sikap Jepang pada awalnya menunjukkan kelunakan, misalnya:
a. mengizinkan bendera Merah Putih dikibarkan di samping bendera Jepang,
b. melarang penggunaan bahasa Belanda,
c. mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dan
d. mengizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Kebijakan Jepang yang lunak ternyata tidak berjalan lama. Jenderal Imamura mengubah semua kebijakannya. Kegiatan politik dilarang dan semua organisasi politik yang ada dibubarkan. Sebagai gantinya Jepang membentuk organisasi-organisasi baru. Tentunya untuk kepentingan Jepang itu sendiri. Organisasi-organisasi yang didirikan Jepang antara lain Gerakan Tiga A, Putera, dan Jawa Hokokai.

a. Gerakan Tiga A
Gerakan Tiga A dibentuk pada bulan Maret 1942 dan diketuai oleh Mr. Syamsuddin. Gerakan Tiga A terdiri dari Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Tujuan gerakan ini adalah untuk menghimpun potensi bangsa guna kemakmuran bersama. Ternyata Gerakan Tiga A tidak berumur lama karena dirasa kurang efektif oleh Jepang sehingga dibubarkan, sebagai gantinya dibentuk Putera (Pusat Tenaga Rakyat).
b . Pusat Tenaga Rakyat (Putera)
Pada tanggal 1 Maret 1943 Jepang membentuk Putera. Gerakan ini dipimpin oleh tokoh empat serangkai yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansyur.

Bagi para pemimpin Indonesia, Putera bertujuan untuk membangun dan menghidupkan segala apa yang dirobohkan oleh imperialis Belanda. Sedangkan bagi Jepang, Putera bertujuan untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu
usaha perangnya. Putera lebih bermanfaat bagi bangsa Indonesia daripada bagi Jepang. Putera lebih mengarahkan perhatian rakyat kepada kemerdekaan daripada kepada usaha perang pihak Jepang. Oleh karena itu kemudian Jepang membentuk Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa).

c . Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa)
Pada bulan Maret 1944 pemerintah Jepang membentuk Jawa Hokokai. Jawa Hokokai dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah sehingga pucuk kepemimpinan langsung dipegang oleh Gunseikan. Himpunan ini mempunyai tiga dasar yaitu mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bukti. Jawa Hokokai mempunyai tugas antara lain mengerahkan rakyat
untuk mengumpulkan padi, besi tua, pajak, dan menanam jarak sebagai bahan baku pelumas untuk Jepang. Pada tanggal 5 September 1943 membentuk Cuo Sangi In (Badan Pertimbangan) atas anjuran Perdana Menteri Hideki Tojo. Ketua Cuo Sangi In dipegang oleh Ir. Soekarno. Tugas badan ini adalah mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan pemerintah mengenai tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer.

2. Bidang Ekonomi

Pada awal pendudukan Jepang, ekonomi Indonesia mengalami kelumpuhan obyek-obyek vital seperti pertambangan dan industri dibumihanguskan oleh Sekutu. Untuk menormalisasi keadaan, Jepang banyak melakukan kegiatan produksi. Semua kegiatan ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang. Misalnya dengan membangun pabrik senjata dan mewajibkan rakyat menanam pohon jarak. Oleh karena itu Jepang menerapkan sistem autarki. Sistem autarki adalah tiap-tiap daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk membangun fasilitas perang, Jepang memerlukan banyak tenaga kasar. Tenaga kasar yang digunakan untuk kerja paksa dinamakan romusha. Kehidupan romusha sangat mengenaskan. Mereka hidup menderita, miskin, kelaparan, dan tidak jarang terjadi kematian. Selain dengan romusha, Jepang juga mengeksploitasi sumber daya alam terutama batu bara dan minyak bumi.

3. Bidang Sosial

Pada masa Jepang banyak rakyat Indonesia yang dipaksa menjadi romusha. Mereka dipaksa bekerja keras tanpa diberi upah dan makanan. Akibatnya banyak romusha yang meninggal dan terjangkit wabah penyakit. Karena kemelaratan yang dialami para romusha tersebut, muncul golongan baru yang disebut golongan kere atau gembel.

Jepang juga mengatur sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat. Stratifikasi sosial pada masa pendudukan Jepang terdiri dari:
a. Golongan teratas yaitu golongan Jepang.
b. Golongan kedua yaitu golongan pribumi.
c. Golongan ketiga yaitu golongan Timur Asing.

4 . Bidang Militer

Dalam rangka memperkuat kedudukan dalam Perang Pasifik, Jepang melakukan mobilisasi para pemuda untuk dibina dalam latihan militer. Oleh karena itu Jepang membentuk organisasiorganisasi semimiliter dan organisasi militer. Lihat tabel 2.4

Tabel 2.4 Organisasi-Organisasi Semimiliter dan Organisasi Militer Bentukan Jepang

5. Bidang Budaya

Pada masa pendudukan Jepang, bahasa Indonesia diizinkan digunakan dalam komunikasi. Sebaliknya, bahasa Belanda tidak boleh digunakan. Papan nama dalam toko, rumah makan, atau perusahaan yang berbahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Surat kabar dan film yang berbahasa Belanda dilarang beredar.

D. Strategi Pergerakan Masa Pendudukan Jepang

Dalam menghadapi penjajahan Jepang, para pejuang memiliki strategi yang tidak sama. Ada dua macam golongan yaitu golongan kooperatif dan nonkooperatif. Golongan kooperatif bersedia kerja sama dengan Jepang. Mereka duduk dalam organisasi bentukan Jepang. Sedang golongan nonkooperatif adalah golongan yang tidak mau bekerja sama dengan Jepang, mereka membentuk organisasi bawah tanah. Berikut ini kelompok bawah tanah pada masa Jepang, lihat tabel 2.5

Tabel 2.5 Kelompok Bawah Tanah pada Masa Pendudukan Jepang

Perjuangan yang bersifat kooperatif dilakukan oleh para pemimpin bangsa. Mereka bersedia bekerja sama dengan Jepang. Perjuangan yang kooperatif dilakukan dengan bergabung dalam organisasi-organisasi bentukan Jepang misalnya dalam Putera, Jawa Hokokai, Gerakan Tiga A, dan Cuo Sangi In. Di samping itu juga duduk dalam badan-badan pemerintahan Jepang.

E. Perlawanan terhadap Jepang

Pada masa pendudukan Jepang, kehidupan rakyat sangat menderita. Hal ini disebabkan rakyat dipaksa menjadi romusha dan dibebani kewajiban menyerahkan hasil panennya. Penderitaan yang dialami rakyat menyebabkan munculnya rasa benci terhadap Jepang. Kebencian itu diperparah dengan kewajiban untuk melakukan Seikerei ke arah Tokyo yang tidak dapat diterima. Akibatnya terjadi perlawanan rakyat Indonesia terhadap kekejaman tentara Jepang. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6 Perlawanan-Perlawanan yang Muncul terhadap Jepang

Perlawanan rakyat yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah hadiah dari pemerintah Jepang. Kemerdekaan Indonesia diperjuangkan, dan kemudian dipertahankan oleh bangsa Indonesia sendiri.

F. Berbagai Perubahan Akibat Pendudukan Jepang

Pendudukan Jepang telah mengakibatkan berbagai perubahan pada masyarakat pedesaan Indonesia, khususnya Jawa. kebijakan-kebijakan Jepang mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat. Berikut ini beberapa perubahan yang
terjadi akibat pendudukan Jepang di Indonesia.

1 . Aspek Politik Pemerintahan

Dalam bidang pemerintah terjadi perubahan dari pemerintahan sipil ke pemerintahan militer, jabatan Gubernur Jenderal diganti dengan Panglima Tentara Jepang. Untuk memperlancar proses eksploitasi di pedesaan dan mengontrol rakyat, Jepang membentuk tonarigumi (Rukun Tetangga). Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengawasan terhadap penduduk.

Akibat dibentuknya tonarigumi, peran dan fungsi lembaga politik tradisional memudar.

2. Aspek Sosial Ekonomi

Pada masa Jepang, juga diberlakukan politik penyerahan padi secara paksa. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi para tentara. Akibat penyerahan padi itu antara lain angka kematian meningkat, tingkat kesehatan masyarakat menurun, kelangkaan bahan pangan, dan kesejahteraan sosial sangat buruk. Mobilitas sosial masyarakat cukup tinggi. Golongan pemuda, pelajar, dan tokoh masyarakat mengalami peningkatan status sosial. Hal ini disebabkan mereka bergabung dalam organisasi bentukan Jepang. Selain itu juga duduk dalam pemerintahan.

3. Aspek Mentalitas Masyarakat

Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Melihat hal tersebut, Jepang memanfaatkannya sebagai tenaga kerja. Masyarakat pedesaan dipaksa menjadi romusha. Para romusha harus membuat pabrik senjata, benteng pertahanan, dan jalan. Mereka
tidak hanya bekerja di Indonesia tetapi juga dikirim ke luar negeri. Para romusha sangat menderita dan tidak dapat upah dan makanan. Mereka masih menerima perlakuan yang kejam dari Jepang. Hal ini menimbulkan ketakutan pada masyarakat yang harus menyerahkan warganya untuk menjadi romusha.